KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

oleh Putri Arumdyah Lestari 
 
1.  Kebijaksanaan Pemerintah
 


A. Periode 1966 – 1969

       Pada permulaan orde baru, program pemerintahan berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah terebut dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal itu menjadi penyebab dari kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah.
Pelaksanaaan pembangunan Orde Baru bertumpu kepada program yang dikenal dengan sebutan Trilogi Pembangunan, yaitu sebagai berikut :

•  Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
• Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
• Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) dilakukan Orde Baru secara periodik 5 tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun).

B. Periode Pelita I

       Dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Tujuan Pelita 1 adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya.
Kebijaksanaan pada periode Pelita 1 ini dimulai dengan :

• Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import
• Peraturan Agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dolar, dengan sasaran pokoknya adalah :

1. Kestabilan harga bahan pokok
2. Peningkatan nilai ekspor
3. Kelancaran impor
4. Penyebaran barang di dalam negeri

C. Periode Pelita II

       Dilaksanakan mulai 1 April 1974. Sasaran utama Pelita II yaitu tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja

D. Periode Pelita III

       Pelita III (Pembangunan Lima Tahun) ini dilaksanakan tanggal 1 April 1979-31 Maret 1984. Dalam Pelita III ini berisikan tentang pembangunan nasional jangka panjang tahap I setelah berhasil melewati kondisi politik pada masa sebelumnya.
Dalam pembangunannya, Pelita III lebih bepedoman pada “Trilogi Pembangunan” yang mempunyai suatu tujuan yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Berikut ini adalah isi dari Trilogi Pembangunan:

• Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
• Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
• Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Selain itu, Pelita III ini lebih menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan lebih memperbanyak lagi industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Beberapa titikberat pembangunan tersebut adalah pemerataan yang dikenal dengan “Delapan Jalur Pemerataan” yang berisi:

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan
2. Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja
5. Pemerataan kesempatan berusaha
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

E. Periode Pelita IV

        Pelita IV ini dilaksanakan tanggal 1 April 1984-31Maret 1989. Pada periode Pelita IV ini, letak titikberatnya hampir sama dengan periode Pelita III. Hanya saja yang membedakan adalah kalau di Pelita III lebih menekankan pada industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Sedangkan pada periode Pelita IV ini lebih ditekankan pada “meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun ringan”. Selain itu, yang ditargetkan dalam periode Pelita IV ini adalah dilakukannya program KB dan rumah untuk keluarga.
Pada periode Pelita IV ini, swasembada pangan dalam sektor pertanian berhasil dicapai. Terbukti dengan berhasilnya Indonesia memproduksi beras 25,8 ton pada tahun 1984 dan mendapatkan penghargaan di FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985.
Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pemerintah untuk periode ini:
1. Kebijakan INPRES no.5 tahun 1985 yaitu meningkatkan ekspor nonmigas dan pengurangan biaya tinggi dengan :

* Pemberantasan pungutan liar (pungli)
* Memberantas dan menghapus biaya-biaya siluman
* Mempermudah prosedur kepabeanan

2. Paket Kebijakan 6 Mei (PAKEM), yaitu mendorong sektor swasta di bidang ekspor dan penanam modal

3. Paket Devaluasi 1986, karena jatuhnya harga minyak dunia yang didukung dengan kebijakan pinjaman luar negri

4. Paket Kebijakan 25 Oktober 1986, deregulasi bidang perdagagan, moneter, dan penanam modal dengan cara:

* Penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku
* Proteksi produksi yang lebih efisien
* Kebijakan penanam modal

5. Paket Kebijakan 15 Januari 1987, peningkatan efisiensi, inovasi dan produktivitas beberapa sektor industri menengah keatas untuk meningkatkan ekspor nonmigas

6. Dll

F. Periode Pelita V

       Kebijakan pada periode ini lebih ditekankan pada pengawasan, pengendalian dan upaya kondusif untuk dilanjutkan ke Pembangunan Jangka Panjang tahap II karena Pelita V ini merupakan akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap I.

Pada periode Pelita V ini, lebih menitikberatkan pada sektor:

1. Pertanian
* Lebih meningkatkan produksi hasil pertanian
* Menetapkan swasembada pangan
2. Industri
* Menghasilkan barang ekspor
* Lebih banyak menyerap tenaga kerja
* Industri pengolahan hasil pertanian
* Industri yang menghasilkan mesin-mesin industri.

2. Kebijaksanaan Moneter



A. Pengertian

Ada beberapa pengertian mengenai kebijakan moneter, yaitu :
a. Kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu perkembangan pada aktivitas perekonomian yang berasal dari otoritas moneter di dalam suatu bentuk pengendalian agregat moneter
b. Suatu proses yang memiliki tujuan untuk mengontrol persediaan uang dalam suatu negara agar lebih efektif dalam pemakaiannya
c. Kebijakan yang memiliki tujuan menjaga suatu kestabilan ekonomi (contohnya dalam kesempatan kerja), dan agar dapat meraih keseimbangan internal (contohnya dalam pemerataan pembangunan) serta eksternal (keseimbangan neraca pembayaran)
d.  Usaha dalam pertahanan kestabilan harga serta usaha pencapaian tingkat perekonomian suatu negara yang tinggi secara kontinu.

B. Tujuan

Tujuannya antara lain sebagai berikut :

a. Membantu pemerintah dalam hal pelaksanaan kewajiban yang tidak dapat terealisasi melalui sumber penerimaan yang normal
b. Menjaga harga agar terus stabil
c. Menjaga perekonomian negara agar tetap stabil
d. Mengedarkan dan menyebarluaskan mata uang yang menjadi alat pertukaran dalam perekonomian negara
e. Memperbaiki serta meningkatkan neraca Perdagangan Kerja Masyarakat
f. Mengembangkan peluang kerja agar pengangguran berkurang
g. Distribusi likuiditas secara maksimal agar pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dapat terealisasi dalam berbagai sektor dan aspek ekonomi
h. Membantu dalam hal penyeimbang kebutuhan likuiditas perekonomian dengan stabilitas pada tingkat harga.

C. Penggolongan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dibagi dan digolongkan menjadi :
a. Kebijakan Moneter Kontraktif
Kebijakan Moneter Kontraktfi atau dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan sebutan Monetary Contractive Policy, merupakan kebijakan yang dibuat dengan tujuan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Biasanya dilakukan saat terjadi inflasi di suatu negara.
b. Kebijakan Moneter Ekspansif
Kebijakan Moneter Ekspansif atau dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan sebutan Monetary Expansive Policy merupakan kebijakan yang dibuat dengan tujuan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat dan merupakan kebalikan dari Kebijakan Moneter Kontraktif. Penggunaan kebijakan ini biasanya dalam hal mengatasi banyaknya pengangguran yang ada di suatu negara tersebut, serta saat suatu negara mengalami resesi.

D. Aspek – aspek Yang Menentukan Penilaian Keberhasilan Kebijakan Moneter

Ada beberapa aspek yang membuat suatu kebijakan moneter dinilai berhasil atau tidak, yaitu :
a. Peluang Kerja
b. Kestabilan Harga
c. Neraca Pembayaran Internasional

E. Pelaksanaan Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dapat dilaksanakan dengan menjalankan instrumen – instrumen yang antara lain sebagai berikut :

a. Rasio Cadangan Wajib
Atau dalam bahasa inggris disebut Reserve Requirement Ratio merupakan pengaturan jumlah uang yang beredar dengan langkah memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pemerintah. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah harus menurunkan rasio cadangan wajib, begitupun sebaliknya.

b. Kredit Selektif
Merupakan usaha untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara meperketat hal pemberian kredit yang dilakukan Bank Sentral.

c. Fasilitas Diskonto
Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Discount Rate merupakan usaha mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memainkan tingkat bunga bank sentral  pada bank umum.

d. Himbauan Moral
Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Moral Persuasion merupakan suatu kebijakan moneter dengan tujuan mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memberian himbauan kepada pelaku – pelaku ekonomi.

e. Operasi Pasar Terbuka
Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Open Market Operation adalah suatu upaya mengontrol jumlah uang yang beredar dengan cara membeli ataupun menjual surat berharga pemerintah atau goverment securities. Jika ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah harus membeli surat berharga pemerintah. Tetapi, sebaliknya. Jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah harus menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakatnya.

f. Politik Sanering
Politik ini hanya akan dilakukan jika keadaan perekonomian suatu negara mencapai hiper inflasi. Contoh konkritnya adalah pada tanggal 13 Desember  1965, Bank Indonesia pernah melakukan pemotongan uang dari Rp. 1000,00 menjadi hanya Rp. 1,00.

3. Kebijaksanaan Fiskal




       Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah menyangkut hal penerimaan dan pengeluaran negara, dengan kata lain kebijakan fiskal untuk mendapatkan dana dan kebijaksanaan pemerintah untuk melakukan pembangunan.

Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara dan pengeluaran Negara yang dapat diatur oleh kebijakan fiskal.

A. Tujuan Kebijakan Fiskal

       Untuk mempengaruhi jalannya perekonomiannya itu dengan cara mempebesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, pajak pemerintah yang mempengaruhi pendapatan nasional, dan memperbesar tingkat kesempatan kerja.

B. Kebijakan Fiskal dibedakan menjadi :

a. Kebijakan Fiskal Ekspansioner : Peningkatan belanja pemerintah dan penurunan pajak untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian
Tujuan : Untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran

b. Kebijakan fiscal kontraksioner : Pengurangan belanja pemerintah dan peningkatan pajak untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian.
Tujuan : Untuk mengontrol Inflasi

c. Kebijakan fiskal sisi penawaran : Kebijakan fiskal ini dapat secara langsung mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat.

C. Masalah dalam Kebijakan Fiskal

• Masalah waktu
• Pertimbangan politis
• Respon pelaku ekonomi dunia
• Dampak Crowding-out
• Kondisi perekonomian dunia

D. Instrumen kebijakan fiskal

Adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.

E. Macam – Macam Kebijakan Fiskal

a. Kebijakan fiskal otomatis, meliputi :

• Perubahan otomatis dalam penerimaan pajak
• Asuransi pengangguran, kesejahteraan, dan transfer payment lainnya

b. Kebijakan fiskal bebas, meliputi :

• Pekerjaan umum dan program pengeluaran pemerintah lainnya
• Proyek padat karya
• Tingkat pajak
• Pekerjaan umum

4. Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter di Sektor Luar Negeri



       Kebijakan ekonomi yang mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan lebih menekankan pengeluaran pemerintah. Seperti kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal akan berdampak pada perekonomian lewat pengeluaran negara, maupun penerimaan negara itu sendiri. Selain pengaruh dari anggaran defisitnya, yaitu selisih dari penerimaan dan pengeluaran negara, Bentuk kegiatan yang dibiayai oleh pengeluaran negara serta jenis sumber penerimaan negara ternyata berpengaruh juga terhadap perekonomian suatu negara.

       Di dalam perhitungan surplus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),  jenis-jenis penerimaan yang dapat dikatakan sebagai penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai pengeluaran negara. Dan yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dari hasil perhitungaan tersebut akan diperoleh besarnya surplus APBN dan digunakan untuk membayar hutang pemerintah.

       Kebijakan ekonomi yang mengatur jumlah uang beredar agar terjadinya kestabilan harga dan inflasi dan peningkatan output keseimbangan. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan kebijakan moneter di tunjukkan agar jumlah likuiditasnya dalam jumlah yang tepat sehingga transaksi perdagangan pun menjadi lancar tanpa menyebabkan timbulnya tekanan inflasi.

5. Kebijaksanaan Subsidi BBM


       Penerimaan Negara dari minyak nasional habis untuk subsidi harga bbm . padahal penerimaan migas itu dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan menuntaskan kemiskinan di Indonesia ini. Dan asumsi produksi minyak sebesar 930.000 barrel per hari dan harga minyak 105 dollar AS per barrel dengan kurs Rp 9.000 per dollar. Hal ini berarti pendapatan pemerintah mencapai Rp205 triliun.

       Sementara subsidi bbm dengan asumsi harga bbm naik Rp1500 per liter untuk harga minyak dan 105 dollar AS per barrel adalah 137 triliun. Jika harga bbm tidak naik , maka subsidinya Rp178 triliun.

       Dengan asumsi seperti itu pendapatan pemerintah dari minyak hampir habis, sisamya hanya Rp 8 triliun, untuk subsidi harga bbm apabila harga bbm dinaikkan Rp 1.500 per liter. Tetapi jika harga minyak dinaikkan maka akan berkurang Rp 33 triliun.

      Asumsi harga minyak 90 dollar AS (APBN 2012) butuh subsidi Rp 123 triliun. Yang berarti “ kenaikan harga minyak 15 dollar AS per barrel mengakibatkan subsidi Rp 55 triliun atau setiap kenaikan harga minyak 1 dollar AS per barrel mengakibatkan deficit Rp 3.67 triliun.

      Untuk itu pengurangan subsidi bbm perlu dilakukan agar penerimaan migas bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan. Dan seharusnya pemberantasan korupsi juga harus sangat ditegakkan agar tidak adanya penyelewengan biaya subsidi ini,karena tidak banyak rakyat kecil yang belum merasakan subsidi bbm tersebut.

Sumber :
1.http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab7-kebijaksanaan_pemerintah.pdf

2. http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/kebijaksanaan-perekonomian-indonesia-selama-periode-1966-sampai-dengan-pelita-vi/

3. http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1966-1998)

4. http://kinantiarin.wordpress.com/kebijakan-moneter/

5. http://karimahpatryani.wordpress.com/2011/05/15/kebijakan-fiskal/

6. http://choirunnisa90.blogspot.com/2011/05/kebijakan-fiskal.html

7. http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_fiskal

8.http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/kebijakan_fiskal_moneter/bab2-kebijakan_fiskal.pdf

9. http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya

10. http://fadilfadilblogspotcom-alpachino.blogspot.com/2011/04/kebijakan-fiskal-dan-moneter-sektor.html

11. www.kompas.com

12. http://www.google.co.id/imgres?q=Kebijaksanaan+pemerintah&um=1&hl=id&sa=N&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=2BWfRvDOLmmY9M:&imgrefurl=http://henikaweningwening.blogspot.com/2011/05/kebijakan-pemerintah.html&docid=Pc3gFCmqoDZVRM&imgurl=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBQCYdpzuJ9ucaur9V-2vY86ayICem0qA24kC3GMM1lb5UUBHKsoIhSOn1oQ_ohubjNgZpCUXUz0z1XZ1luQKiFww1mxeUo3uWiODLKqDUy2GtSoHf40Q3ilFLQgwMVCNIFBeeFahde8Xw/s1600/wp-money.jpg&w=500&h=375&ei=FfaGT_jQF4nJmAWm_JGwBw&zoom=1&iact=hc&vpx=728&vpy=326&dur=2513&hovh=194&hovw=259&tx=97&ty=66&sig=116987469431638100432&page=1&tbnh=156&tbnw=191&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:11,s:0,i:85

13. http://www.google.co.id/imgres?q=kebijaksanaan+moneter&um=1&hl=id&sa=N&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=U3u1Set0fHpwPM:&imgrefurl=http://riyanikusuma.wordpress.com/2011/05/29/kebijakan-ekonomi-kebijakan-moneter-dan-fiskal/&docid=CPtaoOOvWCvo3M&imgurl=http://riyanikusuma.files.wordpress.com/2011/05/central_banks_monetary_policy.jpg&w=400&h=266&ei=R3aKT6acLonMrQey0om0Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=203&vpy=158&dur=4335&hovh=183&hovw=275&tx=94&ty=79&sig=116987469431638100432&page=1&tbnh=118&tbnw=177&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:0,i:64

14. http://www.google.co.id/imgres?q=kebijaksanaan+fiskal&um=1&hl=id&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=lOeaDLf73NlkyM:&imgrefurl=http://hmjm-revo-feundip.blogspot.com/2009/07/sekilas-tentang-stimulus-fiskal.html&docid=Ci4OQa7l7BlHkM&imgurl=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrDZGwHjb2iJm47wbrcseClHzDRSN7HZ_Yo-eqlC8qqDeU8bqgUnFA5ApH1_RPocGVOF72IIC865qGHJPhPeZ81zPqGEi94JNCjGaPF9dZL-B3BMIuhxb-ge3Yx63ELh7y9XJEu_qy1oYX/s320/DPR-Setuju-Batalkan-Stimulus-Fiskal-Depdag-2009.jpg&w=320&h=240&ei=DneKT6jtMsLhrAfLpLnNCw&zoom=1&iact=hc&vpx=112&vpy=83&dur=2741&hovh=192&hovw=256&tx=114&ty=91&sig=116987469431638100432&page=1&tbnh=150&tbnw=200&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:9,s:0,i:80

15. http://ericktecno.com/wp-content/uploads/ekonomi.jpeg

16. http://www.google.co.id/imgres?q=kebijaksanaan+subsidi+bbm&um=1&hl=id&sa=N&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=NmUTVlTzP6lPaM:&imgrefurl=http://www.suaraberita.com/read/opini/2012/1/17/pembatasan-subsidi-bbm-memberi-celah-penyelewengan&docid=DDJCKosMS7qPrM&imgurl=http://www.suaraberita.com/gambar/subsidi-BBM_1.jpg&w=292&h=400&ei=uf2GT43EKauXmQWH4Py3Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=442&vpy=234&dur=2388&hovh=263&hovw=192&tx=93&ty=112&sig=116987469431638100432&page=2&tbnh=137&tbnw=100&start=12&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:12,i:109



Disusun Oleh :

1. Andi Kartika Merdeka Nudawati (20211736)
2. Fairuz Dyasano Putri (29211081)
3. Mega Puspitaningrum (27211837)
4. Putri Arumdyah Lestari (25211634)
5. Raycard Destion Daniel (25211919)
6. Sharfina Meizaningrum (26211727)

Peta Perekonomian Indonesia

Keadaan Geografis Indonesia

Republik Indonesia adalah negara yang terletak di kawasn Asia Tenggara. Indonesia adalah negara terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebi 17.000 pulau dengan luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar yaitu Jawa, Sumtra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jawa, pulau-pulau tersebut disebut sebagai kepulauan nusantara. Dimana pulau terpadat di indonesia yaitu pulau Jawa

Letak Astronomis Indonesia

Indonesia terletak di 6^oLU – 11^oLS dan 95^oBT – 141^oBT berdasarkan letak astrnomisnya indonesia di lalui oleh garis equator

Letak Geografis

Indonesia terletak diantara benua Asia dan benua Australia, serta diantara samudra hindia dan samudra pasifik .

Letak Geologis

Indonesia dilalui oleh 2 pegunungan yaitu pegunungan Mediterania di sebelah barat dan pegnungan Sirkum Pasifik di sebelah timur. Indonesia memiliki kebih dari 400 gunung dimana ada 130 gunung berapi, dan ada beberapa guung yang di bawah laut sehingga tidak tampak di permukaan .

Batas wilayah Indnesia

1. Utara = Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan
2. Selatan = Australia, Samudra Hindia
3. Timur = Samudra Pasifik
4. Barat = Samudra Hindia

Keadaan Alam Indonesia

Indoesia terbagi atas 3 wilayah geografis utama

1. Kepulauan sunda besar (Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi)
2. Kepulauan sunda kecil (Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
3. Keoulauan Maluku dan Irian

 Iklim Di Indonesia

Indonesia mempunyai iklim teropik basah yaitu pada bulan november hingga mei  adalah musim huan sedangkan bulan juni hingga oktober adalah musim panas . Setiap 3 sampai 5 tahun sekali sering terjadi El-Nino yaitu musim panas yang amat panjang yang biasanya diikuti oleh La-Nina yaitu musim dingin yang amat panjang.

Mata pencaharian penduduk Indonesia

Negara Indonesia adalah Negara Agraris sehingga mata pencahariannya biasanya dengan memanfaatkan sumber daya alam. Seperti Pertanian, masyarakat Agraris biasanya menggunakan bertani sebagai mata pencaharian utamanya. Bukan hanya pertanian tetapi peternakan, dan perikanan juga menjadi mata pencaharian masyarakat Indonesia .

Sumber Daya Manusia

 Sumber daya manusia dapat bertambah melaluai beberapa proses seperti  :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertubuhan penduduk di indonesia sangat bervariasi setiap tahunnya, setiap tahunnya pertumbuhan penduduk naik, contohnya selama kurun waktu 1990-2000 laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta naik 0,17% . Bertambahnya penduduk biasanya karna rakyat-rakyat kurang mampu yang tidak menjalankan program KB pada sistem rumah tangganya, bertambanya penduduk juga kana perpindahan penduduk dari desa ke kota, dsb

Penyebaran Penduduk

Penyebaran penduduk dapat diartikan sebagai pindahnya penduduk dari satu kota ke kota lain, yang mengakibatkan perubahan jumlah penduduk dan penyebaran penduduk, yaitu dengan transmigrasi dan imigrasi

Fktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penduduk adalah :

a. Faktor Ekonomis

b. Faktor Biologis

c. Faktor Kebudayaan dan Teknologi

Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif dari umur 16-64 tahunyng sedang aktif mencari pekerjaan ataupun yang sedang bekerja di suatu perusahaan .

Angkatan kerja dikelompokan menjadi 4 Golongan :

1. Orang yang bekerja atau menyumbangkan tenaganya dalam kegiatan produksi

2. Pengangguran terbuka yaitu Mereka yang sama sekali tidak bekerja atau mereka yang sedang mencari pekerjaan contohnya mahasiswa yang fress graduate

3. Setengah Menganggur yaitu Mereka yang bekerja tidak sesuai dengan kemampuannya atau tidak sesuai dengan gelarnya contohnya orang yang bekerja tidak sesuai dengan jurusannya saat berkuliah

4. Pengangguran Tersembunyi yaitu pegawai/pekerja pada suatu perusaaan yang tidak bekerja secara maksimal karna terdapat penumpukan pegawai pada perusahaanya.

Investasi

Investasi adalah suatu pengertian yang banyak berhubungan dengan keuangan dan ekonomi

Bentuk Investasi ada 2 yaitu :

a. Investasi tanah -> berharap bertambahnya populasi penduduk dan penggunaan tanah

b. Investasi Penddikan -> Dengan bertambahnya ilmu pengetauan diharapkan bertambahnya lapangan kerja dan  pendapatan yang lebih besar .

1. http://zakyways.blogspot.com/2011/05/mata-pencaharian-penduduk-yang-memiliki.html

2. http://raycarddestion.wordpress.com/

3. http://aranipratiwi.blogspot.com/2011/04/keadaan-geografis-indonesia.html

4. http://kepadatan2000av.blogspot.com/

5. http://id.wikipedia.org/wiki/Angkatan_kerja

Perekonomian Indonesia

         

     A.  Pengertian sistem

Sistem adalah suatu organisasi yang memiliki hubungan tertentu dengan berbagai macam objek sehingga membentuk suatu perencanaan tertentu untuk mengatur suatu lembaga.

     B.  Pengertian  sistem ekonomi

Sistem ekonomi adalah system yang mengatur hubungan antara manusia dan ekonomi .

     C.   Macam-macam sistem perekonomian

1.      Siatem perekonomian pasar  (Liberalis/Kapitalis)

Pada perekonomin pasar (liberalis/kapitalis) hanya di pengaruhi oleh masing-masing induvidu di dalan pasar,hak milik atas barang dagang di dalam pasar tersebut  adalah milik masing-masing induvidunya, dalam perekonomian liberalis  tidak ada campur tangan pemerintah, kalaipun ada itu sangatlah kecil. System perekonomiannya diatur olrh system pasar .

2.      Sistem perekonomian perencanaan (Etatisme/Sosialis)

Pada perekonomian perencanaan (Etatisme/Sosialis) sangat dipengaruhi oleh campur tangan pemerintah, dimulai dari harga, sistem perekonomian, hak milik atas barang dagang, serta kegiatan ekonomi seperti produksi,distribusi ,dan konsumsi, sepenuhnya diatur oleh pemerintahan pusat, sehingga kepemilikan barang dagang pribadi tidak diakui oleh pemerintah .

3.      Sistem perekonomian campuran

Pada perekonomian campuran tidak sepenuhnya campur tangan pemerintah (perencanaan) dan tidak sepenuhnya juga berdasarkan ketentan induvidu masing-masing (pasar) tetapi dipengaruhi oleh keduanya, dalam perekonomian campuran hak milik induvidu dalam produksi diakui tetapi ada pembatasan tertentu dari pemerintah, sehingga masing-masing induvidu dapat berkreasi sesuai dengan kemampuannya, sedangkan campur tangan pemerintah hanya yang menyangkut factor-faktor yang menguasai masalah hidup bayak orang .

4.      Perbedaan system perekonomian pasar, perencanaan, dan campuran

a.      Sistem perekonomian pasar

-          Tidak ada campur tangan pemerintah,kalaupun ada sangatlah kecil

-          Hak milik atas barang dagang adalah milik masing-masing induvidunya

-          Hanya dipengaruhi oleh masing-masing induvidu di dalam pasar

b.      Sistem perekonomian perencanaan

-          Sepenuhnya di pengaruhi oleh pemerintah

-          Seluruh barang dagang adalah milik pemerintah

-          Seluruh kegiatan didalamnya diatur olrh pemerintah pusat

-          Kepemilikan pribadi barang dagang tidak diakui oleh pemerintah

c.       Sistem perekonomian campuran

-          Ada campur tangan dari pemerintah dan ada juga ampur tangan dari masing-masing induvidu

-          Hak kepemilikan barang dagang dari masing-masing induvidu diakuioleh emerintah

    D.   Perkembangan system ekonomi sebelum orde baru

Indonesia pernah mengalami beberapa kali mada penjajahan, seperti Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Belanda yang berkuasa selama sekitar 350 tahun di indonesia telah menerapkan berbagai sistem, seperti:

1.      VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yaitu sebuah perusahaan yang didirikan pleh belandac untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda. Sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris).

VOC diberi hak Octroi, yang antara lain meliputi :

a. Hak mencetak uang
b. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c. Hak menyatakan perang dan damai
d. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja.

Sejak tahun 1620, VOC menguasai komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu Rempah-rempah.Kota-kota dagang dan jalur-jalur dagang yang dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi tersebutPeraturan yang ditetapkan  adalah contingenten(pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli tersebut.

Pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :

1. Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar, terutama perang Diponegoro
2. Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar
3.Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri dan (d) Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas deficit.

Maka, VOC digantikan oleh Republik Baataf.Republik baataf dihadapkan pada suatu system keuangan yang kacau balau. Kekacauan itu selain karna peperangan sedang berkecamuk di Eropa, kebobrokan bidang moneter sudai mencapai puncaknya juga sebagai akibat dari ketergantungann impor perak dari belanda di masa VOC,sebelum republic baataf mulai membereskannya Inggris telah mengambil alih pemerintahan Hindia Belanda terlebih dahulu.,.

2.      Cultuurstelstel

Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 yang di pimpin oleh Van Den Bosch.Sejak saat itu,pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, the, dll. Dan system ini sangat menguntungkan bagi belanda.

Dengan menerapkan cultuurstelstel, pemerintah Belanda membuktikan bahwa sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah.Tetapi, pemerintah Belanda hanya menerima sewanya saja, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk menggarap tanah yang kian lama kian besar.Biaya yang kian besar itu meningkatkan penderitaan rakyat, sesuai teori nilai lebih (Karl Marx), bahwa nilai leih ini meningkatkan kesejahteraan Belanda sebagai kapitalis.

3.      Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)

Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Maka si buatlah peraturan-peraturan agraria yang baru.

Tetapi sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya seperti tidak di perdulikan oleh pemerintah.

Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat untuk mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai setelah perang pasifik dimenangkan .

      E. Sistem perekonomian Indonesia berdasarkan Demokrasi

Seperti yang kita ketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara demokrasi, tetapi demokrasi yang dijalankan masih sebatas prosedur .

Tetapi tidak seperti demokrasi pada polotik, demokrasi pada bidang ekonomi banyak di kuasai oleh orang asing, sehingga demokrasi ekonomi masih berakibat pada demokrasi kapitalis.

Demokrasi ekonomi berarti setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban dalam membudidayakan segala sumber daya pada bangsa ini. Tapi sayangnya pemerintah Indonesia sekarang sering memperbanyak hutang dan dengan mudah menjual sumber daya kita pada orang asing, itu membuat demokrasi ekonomi semakin tidak baik dimata masyarakat .

      F. Indonesia menentang adanya perekonomian komando dan monopoli

1.      Larangan system perekonomian komando

Indonesia melarang adanya system perekonomian komando/perencanaan karna, jika system perekonomian komando yang seluruh peranannya dipegang dan diawasi oleh pemerintah dan kepemilikan barang dagang pribadi tidak diakui maka seluruh warga Indonesia akan terus melakukan demo karna mereka merasa di tekan oleh kebijakan pemerintah yang makin lama makin tidak merakyat .

2.      Laranga system perekonomian monopoli

Seperti pada UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan usaha yang tidak baik, serta mengatur kegiatan bisnis yang baik yaitu tidak merugikan usaha-usaha milik oang lain. Tetapi system ini tidak dilarang dalam system ekonomi pasar selama ia memenuhi syarat system perekonomian yang sehat.

Setelah Indonesia menjadi anggota organisasi WTO .

      G. Perekonomian Indonesia setelah Orde Baru

Setelah Orde Baru Indonesia perekonomian Indonesia menjadi sangat rumit dan mengalami kehancuran sehingga membuat para pelaku ekonomi menjadi frustasi karnanya. Orde Baru memang telah meninggalkan kenangat buruk yang luar biasa, tetapi sekarang kita memanfaatkan kenangan itu menjadi sesuatu yang berharga, seperti dengan kita menggunakannya untuk cara pandang bisnis yang lebih baik. Dan cara membentuk system yang lebih baik adalah dengan membentuk ‘lembaga’ yang menjadi landasan bisnis dan mekanisme ekonomi . Kesalahan di masa lalu adalah membiarkan bisnis berkembang dengan pola pikirnya sendiri, kita harus berusaha untuk menegakkan kembali bangsa yang sempat jatuh bersama lengsernya orde baru tersebut.

     H.  Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara(BUMN) ialah badan usaha yang seluruh permodalannya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah.Status pegawa badanusaha-badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN bukan pegawai negeri.BUMN sendiri sekarang ada 3 macam yaitu Perjan, Perum dan Persero.

a.      Perjan

Perjan adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah.Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, Sehingga selalu merugi.Contoh Perjan: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) yang kini menjadi PT.KAI

b.      Perum

Perum adalah perjan yang sudah dibuka. Tujuannya tidak lagi pada pelayanan tetapi sudah profit oriented.Perum dikelola oleh Negara dengan ststus pegawai negri karna merugi, maka pemerintah terpaksa menjual sahamnya tersebut kepada publik (go public) dan statusnya diubah menjadi persero.

c.       Persero

Persero adalah salah satu badan usaha yang diokelola oleh Negara atau Daerah yang memiliki tujuan utama mencari keuntungan. Modal usaha berupa saham, status pegawai adalah pegawai swasta dan tidak memiliki fasilitas negara.Contoh : PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dll

I. Tiga Pelaku Ekonomi pemerintah (Sektor-sektor Pemerintah)

·         Badan usaha milik pemerintah

Co : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

·         Badan usaha milik swasta

Co : PT.EPSON, PT.SONY, dll

·         Badan usaha Koperasi

Co : Koperasi pegawai, koperasi nelayan, dll

  J. Sejarah BUNM (Badan Usaha Milik Negara)

            Ada lima factor yang melatarbelakangi keberadaan BUMN :

1           .      Pelopor atau perintis karna swasta tidak tertarik untuk mengikutinya

2           .      Pengelola bidang usaha yang stategis dan pelaksanaan pelayanan public

3           .      Penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar

             .    Sumber pendapatan Negara, dan

             .      Hasil dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan didanai oleh pampasan perang.

 kelima factor diatas yang paling mutlak kesahannya adalah nomor 1-3, dan kesahan tersebut tergantung pada berbagai keadaan. Tetapi apakah mekanisme pasar berfungsi secara optimal dan dilengkapi dengan perangkat pengamannya seperti :

1.      Pengaturan tentang praktek monopoli dan oligopoly

2.      Peraturan tentang praktek kolusi, penegakan kaidah-kaidah praktek bisnis yang sehat

3.      Perlindungan terhadap usaha kecilD

Dinegara Indonesia, perangket tersebut masih sangat jarang di temukan, karna itu keberadaan BUMN sangatlah di perlukan, maka dibentuklah BUMN sampai sekarang ini .

K. Peranan koperasi 

Koperasi adalah badan usaha yang bersifat kekeluargaan, segala sesuatunya selalu di laksanakan dengan musyawarah dan bergotong-royong berdasarkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Segala kegiatan di dalam koperasi didasarkan pada kesadaran para anggota bukan berdasarkan sesuatu yang tidak baik seperti ancaman. Tujuan koperasi adalah untuk kepentingan bersama para anggotanya.

Koperasi pada umumnya dibuat dalam bentuk perusahaan simpan pinjam dengan Bunga yang tidak terlalu berat untuk masyarakat sehingga minat masyarakat dengan koperasipun tidak sedikit. Dan pada kenyataannya keberadaan koperasipun sangat disambut oleh warga karna keberadaan koperasi di dalam masyarakat sangat membantu kehidupan rakyat, khususnya rakyat yang kurang mampu . Dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, jadi koperasi harus bekerja seefisien mungkin dan menjalankan prinsip-prinsip koperasi tersebut, yaitu :

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela

2. Keputusan yang berlaku harus berdasarkan rapat anggota

3. keuntungannya dibagi rata berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota

            Jadi, peranan koperasi bias dibilang sangat membantu dalam masalah perekonomian Indonesia, terutama bagi rakyat kecil yang kurang mampu, karna koperasi dapat membantu mereka untuk membuat usaha dengan pinjaman modal, ataupun ikut bergabung dalam koperasi tersebut.